 |
| Sam HC, calon wali kota Malang nomor urut 2, mengutamakan perhatian pada penyandang disabilitas. Ia optimis bahwa masalah sosial akan teratasi jika terpilih dan diberi amanah untuk memimpin Kota Malang. |
Malangdata.com - "Kalau abaikan masalah sosial, atau tidak ada progres terhadap penyandang masalah sosial, itu diartikan negara putus. Harusnya, terhadap orang-orang seperti Anda, negara cium tangan. Karena dengan adanya orang-orang seperti Anda, negara terbantu," tegas Sam HC saat menerima kehadiran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
Heri Cahyono, calon walikota Malang, mengatakan jika dirinya dipercaya sebagai walikota, ia memastikan pemerintah dan dinas akan turun tangan untuk menangani masalah ini.
"Dana sosial sudah tugas pemerintah yang mencari, entah dari APBD atau sumber lain alternatif. Mengenai izin, jangan Anda yang mengurus, melainkan pemerintah saja. Para pengurus LKS dan pengurus lainnya fokus saja pada mengurusi anak terlantar dan masalah-masalah sosial yang ada," tutup Heri Cahyono dengan optimis.
Pernyataan tersebut terungkap saat Sam HC, pasangan calon walikota nomor 2, menerima tamu dari pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang (LKS) pada Rabu, 13 November 2024.
LKS adalah sebuah paguyuban pengurus dari rumah-rumah sosial, anak yatim, lansia, kaum difabel, dan manusia terlantar akibat berbagai kasus sosial yang terjadi di Kota Malang.
 |
| Sam HC berjanji, jika terpilih, akan mengoptimalkan sarana dan prasarana agar Kota Malang ramah disabilitas. Ia juga berencana untuk menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan lembaga sosial lainnya dalam upaya tersebut. |
Maksud kedatangan LKS adalah untuk mengetahui pandangan Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko mengenai perhatian terhadap amanat UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara."
LKS menyampaikan dinamika yang dihadapi para pengurus sehari-hari, seperti tidak adanya sistem rujukan dan penanganan klien yang terpadu, serta kurangnya dukungan mengenai supervisi, tenaga ahli, monitoring, dan lain-lain. Bahkan, dana operasional sehari-hari masih harus dicari kesana kemari dan dipatungan oleh pengurus dari kantong pribadi.
Menanggapi hal tersebut, Heri Cahyono mengatakan bahwa penyebab mendasar adalah tidak adanya sustainable management atau penanganan berkelanjutan dari pemerintahan Kota dengan LKS sebagai salah satu mitra sekaligus aset yang membantu pemerintah merawat dan mengurangi masalah-masalah sosial.
sgm/jul
Editor : Julio Kamaraderry
Sumber :
Copyright @malangdata.com