 |
| Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Dandung Djul, meninjau renovasi Gedung Poltekom untuk persiapan Sekolah Rakyat sesuai arahan Presiden dan target kementerian. |
Malangdata.com – Program Sekolah Rakyat Kota Malang akan segera berjalan dengan memanfaatkan Gedung Politeknik Kota Malang (Poltekom) sebagai lokasi sementara. Namun, fasilitas di gedung tersebut dinilai masih perlu penyesuaian, terutama untuk mendukung fungsi asrama.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPR PKP) Kota Malang, R. Dandung, pada Rabu (14/5/2025). Menurutnya, Gedung Poltekom awalnya dirancang sebagai boarding school, sehingga beberapa ruang perlu disesuaikan kembali untuk kebutuhan Sekolah Rakyat.
“Tetap butuh pembenahan, perbaikan, dan penyesuaian. Karena gedung Poltekom dikonstruksikan menjadi boarding school, kalau dipakai boarding school ada asrama, sehingga perlu penyesuaian terhadap fasilitas,” jelas Dandung.
Salah satu fokus utama adalah penyesuaian fasilitas kamar mandi, agar mampu melayani kebutuhan siswa yang akan tinggal di asrama. Dandung menegaskan bahwa tidak ada penambahan fasilitas baru, melainkan hanya renovasi ringan terhadap ruang dan bangunan yang telah ada.
“Hanya sedikit renovasi, pengerjaannya dimulai bulan ini. Tidak ada penambahan fasilitas, hanya penyesuaian dari ruang dan bangunan yang sudah ada,” tambahnya.
Selain kamar mandi, penyesuaian juga dilakukan pada ruang kelas dan ruang asrama, agar jumlah siswa yang cukup banyak dapat tertampung secara optimal. Target penyelesaian pembenahan fasilitas ditetapkan pada bulan Juni 2025, sebelum operasional Sekolah Rakyat dimulai pada Juli 2025.
 |
| Target renovasi Gedung Poltekom rampung Juni 2025 demi pelaksanaan Sekolah Rakyat Kota Malang pada awal tahun ajaran baru. |
Sementara itu, terkait penggunaan Gedung Poltekom sebagai lokasi sementara, Dandung belum dapat memastikan batas waktunya. Menurutnya, lahan alternatif untuk gedung permanen Sekolah Rakyat telah diusulkan di area dekat GOR Ken Arok, namun masih menunggu persetujuan dari kementerian terkait.
“Itu rencana, karena dari Kementerian PU masih mengusulkan ke Kementerian Sosial. Fokusnya di Poltekom dan sesuai harapan Presiden, tahun ini sudah bisa berjalan program Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa jumlah pendaftar Sekolah Rakyat melampaui target awal. Saat ini tercatat ada 210 anak yang mendaftar, sementara kapasitas awal yang diarahkan Kementerian Sosial hanya sekitar 100 hingga 120 siswa.
“Melebihi target awal yang diarahkan Kemensos, dengan kapasitas sekitar 100 hingga 120 siswa. Kami berencana mengajukan penambahan rombel kepada Kemensos, tapi keputusan akhir berada di pusat,” kata Donny.
Penambahan rombel (rombongan belajar) dinilai penting agar distribusi siswa lebih merata dan kebutuhan pembelajaran bisa terpenuhi dengan baik. Saat ini hanya disiapkan empat rombel, dan upaya tengah dilakukan agar setiap kelas tidak terlalu padat.
“Mereka ini yang terdata dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam proses pendaftaran juga dilakukan tes untuk memetakan kemampuan awal dan mengidentifikasi kebutuhan pendampingan,” pungkasnya.
Kata kunci terkait: Sekolah Rakyat Malang, DPUPR PKP Kota Malang, Gedung Poltekom, fasilitas asrama siswa, sekolah gratis Malang, pembangunan sekolah rakyat, Dinsos Kota Malang, rombel Sekolah Rakyat, program Kementerian Sosial 2025.
Penulis: Doddy Rizky
Editor: Julio Kamaraderry
Sumber: -
© 2024 Malangdata.com