Sekum Muhammadiyah: Pancasila Miliki Nilai Islami

Sekum Muhammadiyah
Prof. Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (kanan) dalam Darul Arqam Top Manager Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah, di Malang, Rabu (29/6/2024). Ist

MALANG - Pancasila memiliki nilai-nilai islami sehuingga tidak akan bertentangan dengan agama tersebut.

“Karena menurut Muhammdiyah, Pancasila itu memiliki nilai islami sehingga tidak akan bertentangan dengan ajaran agama Islam,” kata Prof. Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Darul Arqam Top Manager Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah, di Malang, Rabu (29/6/2024).

Dia juga menceritakan,tokoh Muhammadiyah seperti Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan KH. Kahar Muzakir yang ikut turut merumuskan Pancasila.

Pancasila, khususnya sila pertama sudah sangat seusai dengan prinsip yang diajarkan oleh agama Islam. Ketuhanan yang Maha Esa mengisyaratkan bahwa Tuhan merupakan zat yang lebih tinggi dibandingkan dengan syariat.

Muhammadiyah dalam bernegara, dia menegaskan,  ingin agar negara Republik Indonesia menjadi negara yang baldatun tayyibatun warrabun ghafur.

Dalam beberapa pendapat ahli tafsir, arti dari baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur adalah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya.

Cara mewujudkan negara yang memiliki sifat seperti ini adalah dengan senantiasa beribadah kepada Tuhan, memiliki akhlak yang mulia, sifat amanah bagi petinggi negara dan penduduknya, keseimbangan antara urusan duniawiyah dan akhirat, serta memohon ampunan kepada Tuhan.

Mu’ti memberi wejangan kepada petinggi perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang ada di dalam forum, yakni kader Muhammadiyah harus turut andil dalam mengantarkan negara Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bentuk amal usaha yang dijalankan Muhammadiyah merupakan salah satu wujud untuk menjadikan negara Indonesia lebih baik ke depannya.

“Mari majukan AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) dan menjadi contoh untuk masyarakat. Sehingga nanti masyarakat bisa bilang ‘Jika ingin melihat perguruan tinggi terbaik, bisa melihat Muhammadiyah, jika ingin melihat rumah sakit yang baik bisa melihat Muhammadiyah’. Karena itu, melalui amal usaha ini, Muhammadiyah dapat menerapkan konsep Islam berkemajuan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” tegasnya.

Sejak dulu, kata dia, Muhammadiyah menempatkan negara sebagai aspek muamalah duniawiyah. Disebut aspek muamalah duniawiyah karena tidak ada penjelasan konkrit dalam Alquran tentang negara seperti apa. Namun, masih dapat ditemui dalam hadits dan perilaku nabi.

Mu’ti, sapaannya, menyatakan bahwa negara yang ada saat ini terbentuk karena adanya hubungan antar manusia. “Bentuk negara itu habluminannas atau hubungan antar sesama manusia. Yang mengatur dan mendefinisikan bentuk negara ya antar manusia itu sendiri,” ucapnya.

Dia menambahkan, jika berbicara mengenai hubungan antar manusia maka tidak akan ada batasnya. Namun, yang perlu digarisbawahi dama hubungan antar manusia adalah nilai dasar muamalah dan prinsip fundamentalnya. Tujuannya sudah dijelaskan pada prinsip dasar bermuamalah yaitu jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, urusan bercocok tanam, berserikat, dan lainnya.

Jika berbicara mengenai negara sebagai darul ahdi, menurutnya, sebenarnya sudah banyak dijelaskan dalam dasar negara Indonesia, yaitu pancasila. Dalam political statement, Muhammadiyah menjelaskan bahwa bentuk negara pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Mulai dari bagaimana bentuknya, konsep dasarnya, serta bentuk paling maslahatnya. Bahkan, tokoh Muhammadiyah ikut merumuskan konsep dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tecantum pada piagam Jakarta.

Penulis : Bagus Suryo
Editor : Bagus Suryo
Sumber : UMM
Copyright @malangdata.com
Baca Juga