Malangdata.com – Sorotan tajam datang dari seluruh fraksi DPRD Kota Malang terhadap capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD 2024. Dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, masing-masing fraksi memberikan kritik dan catatan strategis, khususnya menyangkut efektivitas anggaran, belanja pegawai, hingga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal.
📉 Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Jadi Sorotan Utama
Perwakilan Fraksi PDI-P, Ahmad Zakaria, mengkritisi lemahnya realisasi pendapatan. Dari target Rp1,696 triliun, hanya terealisasi Rp1,485 triliun (87,59%). Realisasi pajak pun hanya 82,9% dari target Rp845 miliar.
“Pajak adalah sumber utama pembiayaan pembangunan. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Fraksi ini juga menyoroti rendahnya retribusi daerah dan mendesak evaluasi manajemen aset daerah serta penguatan strategi intensifikasi pajak.
⚖️ Efisiensi Anggaran dan Kemandirian Fiskal Dinilai Lemah
Fraksi PKS melalui Bayu Rekso Aji mempertanyakan efektivitas belanja pegawai yang mencapai 93,78%, namun belum berdampak pada efisiensi pelayanan publik. Indeks kemandirian daerah pun disebut stagnan di angka 0,35.
Sementara Fraksi Gerindra menyayangkan ketimpangan antara kenaikan retribusi sebesar 228,16% dengan PAD yang hanya 47,27%. Belanja bantuan sosial juga belum optimal dengan capaian 61,43%.
![]() |
H Eddy Widjanarko, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang, memberikan pernyataan kritis terkait realisasi APBD dan kesiapan operasional Water Treatment Plant (WTP) Tugu Tirta |
🚰 Fasilitas Air Bersih Tugu Tirta dan UMKM Jadi Poin Strategis
Fraksi Golkar, melalui Kartika dan Wakil Ketua Fraksi H Eddy Widjanarko, menyoroti minimnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya Rp363 juta dari anggaran Rp320 miliar.
Golkar juga memberikan perhatian pada keberadaan Water Treatment Plant (WTP) Tugu Tirta yang rencananya beroperasi 2025. Namun, fraksi ini menilai kualitas air dan skema tarif belum layak untuk masyarakat bawah.
“Kenaikan tarif 15% per 4 tahun dari harga dasar Rp1.600/m³ berpotensi membebani warga,” jelas Eddy.
Selain itu, dukungan penuh untuk UMKM dan ekonomi kreatif juga diminta agar terus diperkuat oleh Pemkot Malang.
🔍 Kinerja Satpol PP dan Retribusi Parkir Disorot Tajam
Fraksi Nasdem-PSI melalui Donny Victorius menilai lemahnya penyerapan anggaran Satpol-PP (hanya 49,70% dari Rp3,1 miliar) berdampak pada penegakan perda yang lemah.
Sementara Fraksi PKB, Saniman Wafi menyoroti rendahnya realisasi retribusi parkir: dari target Rp14,5 miliar hanya terealisasi Rp10,9 miliar. Padahal potensi parkir diperkirakan bisa mencapai Rp75 miliar per tahun.
⚠️ SILPA dan Ketidaksiapan Perencanaan Ditegaskan Fraksi Damai
Fraksi Damai melalui Eko Hadi Purnomo mengingatkan soal tingginya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Ini mencerminkan lemahnya perencanaan program dan ketidakjelasan prioritas antar-OPD.
“Pemkot harus lakukan pemetaan ulang kebutuhan OPD agar tidak lagi terjadi SILPA besar di akhir tahun anggaran,” ungkapnya.
🗣️ Wali Kota Malang Jawab: Regulasi Jadi Penghambat
Menanggapi semua pandangan fraksi, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut bahwa hambatan realisasi pendapatan dan belanja tak lepas dari persoalan regulasi.
“Rata-rata karena regulasi. Tapi ada juga faktor lain, dan akan kami sampaikan rinci pada rapat paripurna Kamis mendatang,” ujar Wahyu, Senin (23/6/2025).
Wahyu memastikan, seluruh catatan dari DPRD akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan kinerja ke depan.
🏷️ Tag SEO Populer:
#RealisasiAPBD #PendapatanDaerah #DPRDKotaMalang #WaliKotaMalang #PADMalang #Anggaran2024 #KritikAPBD #FraksiDPRD #UMKMKotaMalang #TuguTirta #WTPMalang #RetribusiParkir #SILPA #BTT #SatpolPP #APBDMalang
Penulis: Doddy Rizky
Editor: Julio Kamaraderry
Sumber: -
© 2025 Malangdata.com