 |
| suasana kericuhan dan aksi walk out oleh sejumlah kader DPD Partai Golkar Kota Malang yang mengenakan baju kuning saat Musda XI. |
Malangdata.com.Sejumlah kader Partai Golkar Kota Malang menyatakan penolakan terhadap hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kota Malang.
Penolakan itu mencuat setelah sebagian besar peserta Musda memilih melakukan aksi walk out dalam rangkaian kegiatan Musda yang digelar di tingkat provinsi.
Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD Golkar Kota Malang, Bambang Agus Riyanto, menilai proses Musda berlangsung tidak sesuai mekanisme organisasi dan melanggar aturan internal partai/Petunjuk Pelaksanaan Musda No.02/IV/2025
Ia menyebut berbagai tahapan dijalankan secara sepihak tanpa melibatkan unsur-unsur yang memiliki hak suara secara sah.
 |
| Sejumlah kader DPD Partai Golkar Kota Malang berfoto di depan kantor DPD Golkar Provinsi Jawa Timur sambil membentangkan spanduk protes dan penolakan hasil Musda. |
“Proses Musda ini kami nilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak tahapan yang seharusnya dilakukan namun tidak dilaksanakan. Aturan juklak-02 hingga AD/ART justru diabaikan. Jadi kami tuntut ada penjelasan dari pihak Panitia Penyelenggara Musda XI,” tutur Bambang.
Bentuk Protes lainnya yang tak kalah menarik menurut alumni FE UMM adalah insiden pemukulan oleh SC pada salah satu kader yang getol mempertanyakan kejanggalan dalam Musda XI dari sejak awal,
"kondisi tersebut mendorong hampir seluruh peserta dari unsur ormas, sayap partai, hingga beberapa pimpinan kecamatan memilih meninggalkan forum sebagai bentuk protes.ada saksinya pemukulan tersebut ,yakni Bu Susi bendahara PK Kedungkandang dan ini akan kami laporkan kepihak berwajib," katanya lantang.
Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil dalam Musda XI dianggap sarat intervensi dan tidak mencerminkan prinsip demokrasi internal partai.
“Kami memandang keputusan yang muncul adalah hasil rekayasa. Demokrasi tidak berjalan, sehingga kami menyatakan menolak pelaksanaan dan hasil Musda Golkar Kota Malang,” tegasnya.
Bambang juga menyoroti proses pra-Musda, termasuk tahapan pendaftaran bakal calon ketua DPD Golkar Kota Malang, yang dinilainya tidak transparan.
Ia mengaku tidak pernah dilibatkan dalam koordinasi maupun rapat SC, meski secara struktural memiliki kedudukan yang sama.
“Sebagai SC, saya tidak pernah diajak berkoordinasi atau dilibatkan dalam pembahasan. Padahal, verifikasi dan penetapan tahapan seharusnya diputuskan bersama, bukan dilakukan oleh satu pihak,” ungkapnya.
 |
| Poster penolakan Musda Golkar Kota Malang bertuliskan "KADER MELAWAN TOLAK KETUA JALUR EXPRESS - SAVE GOLKAR KOTA MALANG" dengan gambar tangan menolak bertuliskan "SAY NO". |
Dalam Musda tersebut, Joko Prihatin disebut ditetapkan sebagai ketua terpilih.
Namun Bambang menilai penetapan itu tidak melalui proses yang sah karena kuatnya "Pesanan" & intervensi kebijakan dari luar struktur DPD Kota Malang.
Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan (Wantimbang) Golkar Kota Malang, Agus Sukamto, menyatakan sikap senada.
Ia menilai Musda yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi justru berpotensi memecah belah kader.
“Musda idealnya menjadi ruang konsolidasi, bukan sebaliknya. Karena mayoritas peserta walk out, saya memilih mengikuti langkah tersebut agar tidak terjadi perpecahan di internal,” ujar Agus.
Kejanggalan Rangkaian Musda
Ia menyebut sejak awal rangkaian Musda telah menunjukkan kejanggalan. Mulai dari pendaftaran bakal calon yang hanya dibuka selama tiga jam hingga proses verifikasi yang dinilai tidak jelas.
“Pendaftaran hanya dibuka tiga jam, dari siang hingga sore. Ini tidak lazim dan terkesan ditutup-tutupi. Verifikasi pun tidak dilakukan oleh SC, melainkan muncul tim dari provinsi. Di AD/ART enggak ada struktur seperti itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejak awal pihaknya telah mengingatkan agar Musda dijalankan sesuai juklak-02 dan AD/ART secara murni tanpa penafsiran sepihak.
Namun peringatan tersebut tidak diindahkan hingga puncaknya berujung pada aksi walk out massal.
“Sejak awal proses ini sudah tidak normal. Dan apa yang terjadi hari ini adalah akumulasi dari rangkaian kebijakan yang menyimpang dari aturan,” tutur Politisi senior Golkar Kota Malang bernada marah.
Benarkah yg terjadi dalam Musda XI Golkar Kota Malang ini sebagai wujud ketidaktegasan pengurus organisasi dalam melaksanakan pola konsolidasi organisasi yang tepat di berbagai daerah,
"dengan pertimbangan potensi kader yang sudah ada, tanpa menggunakan intervensi atau veto, dan itu menimbulkan wacana bahwa DPP Partai Golkar ataupun DPD Golkar Jawa Timur terkesan "Cawe-cawe".
"Dan sejarah membuktikan bahwa sebelumnya Partai Golkar Kota Malang tidak pernah se-gaduh ini. Dengan kejadian ini, siapa yang paling bertanggungjawab? ," Tegas pria berkumis tebal itu bernada kecewa. nug/riz/jul
Penulis: Doddy Rizky
Editor: Julio Kamaraderry
Sumber: -
© 2025 Malangdata.com
