 |
| Wali Kota Malang sedang memberikan keterangan kepada awak media usai Rapat Paripurna |
MALANGDATA.COM – Menjelang datangnya musim penghujan, Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk memaksimalkan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan banjir.
Juru Bicara Fraksi Nasdem-PSI, Dwiki Fauza, menegaskan bahwa penanganan genangan air harus menjadi prioritas. "Momentum Perubahan APBD 2026 ini harus menjadikan isu banjir dan genangan air sebagai salah satu fokus utama. Salah satunya melalui perbaikan drainase, pengangkatan sedimen pada saluran drainase, sungai, dan irigasi, hingga penegakan Perda terhadap bangunan pelanggar yang menjadi penyebab banjir," sorot Dwiki dalam Sidang Paripurna, Rabu (2/9).
Lebih lanjut, Dwiki mencontohkan pembongkaran bangunan melanggar di RT 06/RW 04 Kelurahan Lowokwaru yang sebelumnya menjadi biang kerok banjir dahsyat di akhir tahun 2025. Ia juga menyoroti penertiban bangunan serupa yang genangannya bertahun-tahun merugikan warga The Cluster Nirwana Pandanwangi.
"Tindakan tegas tersebut harus menjadi trigger (pemicu) untuk terus melakukan penegakan Perda terhadap bangunan-bangunan penyebab banjir di banyak wilayah lain di Kota Malang. Mohon perhatiannya!" tegasnya.
Di tempat terpisah, Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, turut meminta Pemkot Malang mengevaluasi pelaksanaan Festival Mbois di Stadion Gajayana pada Agustus lalu. Event tersebut dinilai menuai banyak berita miring dan merugikan pelaku UMKM.
 |
| Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, sedang memberikan keterangan kepada awak media. |
"Evaluasi harus dilakukan terhadap pelaksana event maupun komunitas yang selama ini banyak memanfaatkan aset Kota Malang, seperti Malang Creative Center (MCC), untuk kepentingan-kepentingan tertentu," ujar Dito saat dikonfirmasi oleh awak media.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang ini berharap industri kreatif di Kota Malang dapat melahirkan lebih banyak pelaku usaha dan penggerak ekonomi kreatif (ekraf) baru. "Keberadaan MCC dan jaringannya harus benar-benar bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh pelaku ekraf di Kota Malang secara luas, tanpa batas, dan tanpa sekat. Mohon perhatiannya!" paparnya.
Selain persoalan infrastruktur dan ekraf, Fraksi Nasdem-PSI juga mendesak Pemkot Malang untuk segera mengisi puluhan kursi jabatan yang saat ini kosong. Pengisian jabatan tersebut harus mengedepankan prinsip meritokrasi, terutama dalam penentuan mutasi di lingkup Pemkot Malang.
Khusus untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kewilayahan seperti kecamatan dan kelurahan, Dito menekankan pentingnya pengalaman lapangan, kemampuan komunikasi, serta kepemimpinan (leadership), di samping kompetensi dan keahlian teknis.
"Camat, lurah, serta staf perangkat kewilayahan merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kota Malang. Mereka harus mampu memitigasi masalah dan risiko, melakukan pengawasan, hingga penegakan Perda yang berkaitan dengan pembangunan maupun dampak pembangunan tersebut," pungkas Dito meyakinkan. (Riz/Jul)
Penulis: Doddy Rizky
Editor: Julio Kamaraderry
Sumber: -
© 2026 Malangdata.com