SURAKARTA, Malangdata.com – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menekankan bahwa kolaborasi antar-Komisi Wilayah (Komwil) menjadi kunci utama agar Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dapat menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan perkotaan.
Rapat kerja (raker) gabungan ini kemudian dilanjutkan dengan pembahasan isu-isu strategis bersama awak media yang bertajuk "Wali Kota Jumpa Media". Agenda tersebut bertujuan untuk mengawal sekaligus mengimplementasikan hasil-hasil rapat di wilayah masing-masing.
Kehadiran Wali Kota Malang dalam forum nasional ini diharapkan mampu memperkuat posisi Kota Malang sebagai salah satu kota penggerak dalam jejaring APEKSI, sekaligus membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional.
 |
| . |
Sebelumnya, Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menegaskan bahwa persoalan pemerintah kota saat ini tidak semata-mata bersifat teknis. Solusinya membutuhkan ruang dialog dan political will (kemauan politik) agar berbagai rekomendasi dari daerah benar-benar dapat diwujudkan menjadi kebijakan.
Alwis mengungkapkan, hasil Rakernas XVIII APEKSI menegaskan arah bersama pemerintah kota se-Indonesia untuk memperkuat tata kelola daerah. Hal ini dilakukan melalui reformasi keuangan publik, penataan kebijakan ASN dan PPPK, percepatan transformasi digital, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
Selain itu, APEKSI juga mendorong kejelasan kewenangan dan sinergi pusat-daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), penataan ruang, hingga advokasi hukum guna menjaga fleksibilitas serta ketahanan anggaran daerah secara berkelanjutan.
 |
| . |
Di sisi lain, pembangunan inklusif juga diarahkan pada penguatan ekonomi lokal dan UMKM, pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pelibatan aktif generasi muda. Rekomendasi tersebut menjadi arah kebijakan bersama guna menghadirkan layanan publik yang transparan, berkualitas, dan adaptif demi mewujudkan kota-kota di Indonesia yang maju, mandiri, serta berkelanjutan.
Pada kesempatan ini, Alwis turut membeberkan lima isu utama yang menjadi perhatian dalam Dialog Kota Tangguh. Kelima isu tersebut meliputi:
- Sinkronisasi tata kelola ASN dan kewenangan pusat-daerah.
- Keadilan fiskal melalui formula Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional.
- Keberlanjutan keuangan daerah di tengah kebijakan PPPK dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
- Kolaborasi pendanaan proyek nasional dan program kesejahteraan.
- Penyelarasan kebijakan tata ruang, lingkungan, dan investasi agar tetap mendukung pembangunan daerah. (ts/yn/dr/jul)
Penulis: Doddy Rizky
Editor: Julio Kamaraderry
Sumber: -
© 2026 Malangdata.com