 |
| Rakor Penanggulangan Kemiskinan: Pj Wali Kota Malang melalui Sekretaris Bappeda menargetkan penurunan kemiskinan hingga 3,66 persen dengan menerapkan 3 strategi utama. |
Malangdata.com - Pemerintah Kota Malang melalui Bappeda terus berupaya menurunkan angka kemiskinan, salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Rakor PKD). Saat ini, tingkat kemiskinan di Kota Malang berada di angka 3,91 persen pada semester pertama 2024. Pemerintah menargetkan penurunan menjadi 3,66 persen pada 2026 dengan strategi yang terarah.
Perwakilan Pj Wali Kota Malang, melalui Sekretaris Bappeda Tedy Sujadi Soemarna, menghimbau kerja sama seluruh elemen untuk mencapai target tersebut. Tedy menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Kota Malang mengalami fluktuasi: “Pada 2020 angka kemiskinan naik menjadi 4,44 persen, kemudian meningkat lagi menjadi 4,62 persen pada 2021, namun mulai menurun sejak 2022,” ungkap Tedy saat menyampaikan sambutan Pj Wali Kota Malang, Selasa (29/10/2024).
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 38.840 jiwa, turun 2.940 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang 2024-2026, target angka kemiskinan diharapkan berada dalam rentang 3,66-4,45 persen. Meskipun capaian saat ini sudah memenuhi target, Tedy menegaskan pentingnya sinergi dari seluruh pihak agar angka kemiskinan dapat mencapai target minimum, yaitu 3,66 persen pada 2026.
 |
| Optimisme Pj Wali Kota Malang: Iwan Kurniawan, ST, MM, saat dicegat usai Paripurna, menyatakan yakin angka kemiskinan pada 2025 akan turun jika 3 strategi efektif dijalankan. |
Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Malang mengalokasikan anggaran sebesar Rp638,922 miliar dalam perubahan anggaran tahun 2024 yang akan digunakan untuk tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
Strategi pertama ini mengalokasikan Rp555,922 miliar yang akan digunakan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat melalui beberapa program, antara lain:
Bantuan Pangan bagi Lansia Terlantar: Memberikan dukungan pangan kepada kelompok lansia yang rentan dan tidak memiliki penghasilan tetap.
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan: Menyediakan iuran bagi warga yang kurang mampu, memastikan mereka mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
Beasiswa bagi Pelajar dan Mahasiswa: Memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu agar mereka dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa kendala biaya.
Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Dana sebesar Rp29,882 miliar dialokasikan untuk strategi kedua, yang berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Program ini mencakup:
 |
| Peran Lurah dalam Penanggulangan Kemiskinan: Sebagian dari 57 lurah yang hadir dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan berperan sebagai ujung tombak pencapaian target tersebut. |
Pelatihan Keterampilan bagi Fakir Miskin, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Pencari Kerja: Meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha.
Pemberdayaan Ekonomi: Membantu masyarakat kurang mampu memulai usaha kecil atau meningkatkan kapasitas usaha yang sudah ada.
Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan Melalui Optimalisasi Infrastruktur
Strategi ketiga mengalokasikan Rp40,911 miliar untuk menurunkan jumlah kantong kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur. Program ini bertujuan untuk:
Meningkatkan Akses Layanan Dasar: Memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Konektivitas Antar Wilayah: Memperbaiki infrastruktur jalan dan sarana transportasi guna memudahkan akses bagi masyarakat di daerah terpencil.
Konsolidasi Program di Daerah: Menggabungkan berbagai program bantuan agar dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Tedy juga menekankan pentingnya penggunaan database kesejahteraan sosial yang akurat sebagai dasar dalam pelaksanaan program-program ini. Ia mengajak peran serta pihak swasta melalui forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) serta dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk turut mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kota Malang.
“Melalui kegiatan ini, mari kita berkolaborasi dan bersinergi untuk menemukan dan melaksanakan solusi penanggulangan kemiskinan di Kota Malang,” pungkas Tedy optimis.
Penulis : Doddy Rizky
Editor : Julio Kamaraderry
Sumber : Prokompim
Copyright @malangdata.com
Editor : Julio Kamaraderry
Sumber : Prokompim
Copyright @malangdata.com