 |
| Walikota Malang Wahyu Hidayat didampingi Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita saat memberikan keterangan kepada awak media usai rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS APBD 2026. |
Malangdata.com — Sorotan Fraksi PKS melalui juru bicaranya, H. Rochmad, memandang berbagai persoalan krusial dalam rancangan APBD Perubahan, mulai dari catatan proyek infrastruktur hingga masalah piutang daerah.
Pembahasan dalam rapat paripurna tersebut diarahkan agar sisa waktu efektif menjelang tutup buku tahun 2026 dimanfaatkan secara realistis untuk penguatan infrastruktur dan pelayanan publik tanpa meninggalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tinggi.
Selain evaluasi kritis dari FPKS, dinamika Rapat Paripurna DPRD Kota Malang mengenai pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026 juga diwarnai masukan penting dari fraksi-fraksi lain.
Fraksi PDI Perjuangan melalui ketuanya, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan agar sisa waktu di akhir tahun 2026 berfokus pada penyelesaian program yang telah direncanakan.
“Pembahasan anggaran harus mengacu pada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) demi kepentingan masyarakat,” tandas Amithya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya peningkatan porsi belanja modal untuk fasilitas publik. Fraksi ini menilai anggaran infrastruktur harus ideal agar dampak pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga Kota Malang.
 |
| Walikota Malang bersama pimpinan DPRD Kota Malang berfoto bersama sambil menunjukkan dokumen rancangan KUA-PPAS APBD 2026 di ruang rapat paripurna. |
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi secara kompak menyoroti pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya yang mencapai Rp303,52 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Malang Wahyu Hidayat, yang didampingi Pj Sekda, mengingatkan bahwa tidak semua dana SiLPA tersebut bisa dialihkan secara bebas, sehingga penggunaannya harus benar-benar cermat dan efisien.
Sebagai langkah responsif dari pihak eksekutif, Pemerintah Kota Malang menyiapkan tambahan alokasi belanja modal sebesar Rp16,2 miliar dalam rancangan Perubahan APBD 2026. Alokasi ini diarahkan untuk beberapa fokus infrastruktur utama.
Salah satunya adalah pembangunan Pasar Tawangmangu, yang menjadi salah satu proyek infrastruktur pelayanan publik yang disorot oleh dewan agar segera diselesaikan secara berkualitas.
Anggaran juga diprioritaskan untuk pemenuhan sarana infrastruktur dasar warga, khususnya yang menunjang sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan kota, serta penataan fisik dan infrastruktur aset daerah yang belum produktif agar dapat mendongkrak target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
riz/jul
Penulis: Doddy Rizky
Editor: Julio Kamaraderry
Sumber: -
© 2026 Malangdata.com