 |
| Walikota Malang Wahyu Hidayat didampingi Sekda Erik Setyo Santoso dan Ketua DPRD Amithya Ratnanggani beri keterangan pers soal kesiapan menjawab 24 rekomendasi strategis DPRD Kota Malang dalam LKPJ 2024. |
Malangdata.com – DPRD Kota Malang memaparkan 24 rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun 2024. Dalam sidang pembahasan, Ketua DPRD Amithya Ratnanggani menegaskan bahwa persoalan pasar menjadi isu krusial yang harus segera ditangani oleh Pemkot Malang.
“Pusat perekonomian masyarakat ada di pasar. Maka, persoalan pasar menjadi prioritas dalam rekomendasi kami,” tegas Amithya, Rabu (16/4/2025).
Ketua Pansus LKPJ, Danny Agung Prasetyo, menyebut dua pasar menjadi sorotan utama yakni Pasar Gadang dan Pasar Blimbing. Keduanya dinilai belum menunjukkan progres signifikan dalam hal Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan.
“Pemkot harus segera menyelesaikan PKS paling lambat tahun 2025. Ini penting sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan pedagang pasar,” ujar Danny.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan keseriusannya menangani masalah tersebut. Ia mengaku telah menjalin komunikasi dengan pihak ketiga dan menargetkan solusi konkret di tahun ini.
“Kalau tidak ada perkembangan, kami akan ambil langkah alternatif. Ini jadi komitmen kami menyelesaikan revitalisasi pasar,” ujarnya.
DPRD Kota Malang juga menyoroti implementasi Peraturan Daerah (Perda) yang belum maksimal. Pemkot didorong untuk mempercepat penerbitan Perwal sebagai turunan Perda serta meningkatkan koordinasi antar OPD, khususnya Satpol PP, dalam penegakan hukum.
 |
| Walikota Malang bersama Ketua DPRD Amithya, anggota dewan, dan Forkopimda kompak dorong Kota Malang naik kelas wujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif. |
Dari sisi layanan, DPRD mendorong Pemkot untuk mengembangkan sistem digital terintegrasi, khususnya dalam pelayanan perizinan usaha, sistem PBG, dan SLF.
Rekomendasi lainnya mencakup pemetaan kompetensi ASN untuk mengisi jabatan kosong serta peningkatan kualitas pengawasan internal oleh Inspektorat melalui rekomendasi spesifik pada aspek SAKIP.
Persoalan kebocoran pajak dan retribusi kembali menjadi sorotan. DPRD menilai perlu ada sistem digital yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, pengelolaan aset daerah yang belum produktif harus dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD juga mendorong penanganan serius terhadap kemiskinan, kematian ibu dan bayi, serta pembinaan kepemudaan melalui reaktivasi KNPI. Masalah lingkungan seperti penanganan sampah dan risiko bencana juga turut direkomendasikan ditindaklanjuti.
Dewan juga meminta Pemkot menyusun Perda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) serta optimalisasi Malang Creative Center (MCC) sebagai pusat inovasi kreatif di Kota Malang.
Terakhir, DPRD menyoroti tidak maksimalnya revitalisasi venue Porprov yang berujung pada pelepasan venue, sebagai pelajaran penting untuk evaluasi proyek-proyek olahraga ke depan.
Kata Kunci SEO: LKPJ Wali Kota Malang 2024, DPRD Kota Malang, Pasar Blimbing, Pasar Gadang, revitalisasi pasar Malang, rekomendasi LKPJ, PAD Kota Malang, digitalisasi layanan publik, pemetaan ASN Malang, pengelolaan MCC, RIPPARDA Kota Malang, UMKM Malang, Pemkot Malang
Penulis: Doddy Rizky
Editor: Julio Kamaraderry
Sumber: -
© 2024 Malangdata.com