 |
| Walikota didampingi Pj Sekda ketua Fraksi Gerindra dan Waket DPRD Kota Malang dari PKS Trio Agus beri penjelasan pada awak media |
Malangdata.com - Pemerintah Kota Malang tengah menyiapkan tambahan ruang anggaran sekitar Rp50 miliar dalam rancangan APBD 2027 untuk mendukung sejumlah program prioritas pembangunan daerah.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa dana tersebut tidak akan dibagikan merata ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengalokasiannya akan difokuskan pada OPD yang programnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program nasional.
“Kemungkinan ada sekitar Rp50 miliar. Skemanya akan kita berikan kepada OPD prioritas dan juga mengembalikan anggaran kecamatan-kecamatan yang sebelumnya sempat terpotong,” jelas Wahyu usai Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (21/9/2026).
Selain struktur anggaran, fokus APBD 2027 juga diarahkan pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pemkot menargetkan TPT turun ke angka 5,6 persen, lebih rendah dari capaian tahun 2025 yang berada di 5,69 persen. Penurunan ini akan didorong melalui masuknya investasi, perluasan lapangan kerja, dan penguatan 17 subsektor ekonomi kreatif di Kota Malang.
Sorotan Fraksi DPRD Kota Malang Dalam Rapat Paripurna tersebut, sejumlah fraksi memberikan catatan strategis agar APBD 2027 dikelola secara transparan dan berdampak langsung pada masyarakat.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Ike, mendorong kemandirian fiskal dan pemerataan kualitas pendidikan. Secara khusus, PKB mengusulkan pemberian insentif minimal Rp500 ribu per bulan bagi guru Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta di Kota Malang.
Sementara itu, Fraksi PKS yang diwakili Akhdiyat Syabril Ulum menyoroti proyeksi kenaikan pendapatan sebesar Rp92 miliar. PKS meminta angka ini diikuti dengan langkah konkret penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penanganan masalah perkotaan seperti banjir, sampah di TPA Supit Urang, dan transportasi publik.
Dari Fraksi Gerindra, Danny Agung Prasetyo menyampaikan 11 catatan strategis. Gerindra menekankan pentingnya efisiensi belanja operasional, pengawasan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta perlindungan layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan akses modal UMKM.
Seluruh masukan dari DPRD ini akan menjadi bahan pembahasan bersama eksekutif sebelum rancangan APBD 2027 resmi ditetapkan.
riz/jul
Penulis: Doddy Rizky
Editor: Julio Kamaraderry
Sumber: -
© 2026 Malangdata.com