![]() |
Wakil Ketua Fraksi Golkar Edi Wijanarko menjelaskan bahwa Pokir adalah usulan anggota DPRD untuk pengadaan barang dan jasa berdasarkan aspirasi masyarakat, mendukung pembangunan daerah. |
Malangdata.com - Fraksi Partai Golkar Kota Malang menggelar forum grup diskusi (FGD) untuk menyatukan visi dan misi antara wakil rakyat dan kader partai di tingkat kelurahan dan kecamatan. Acara yang berlangsung pada Selasa (21/1) ini membahas pemahaman mendalam tentang Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, yang menjadi salah satu instrumen penting untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang, Suryadi, S.Pd., M.M., dalam sambutannya menjelaskan bahwa Pokir adalah usulan dari anggota DPRD berdasarkan aspirasi masyarakat, yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di daerah pemilihan (dapil).
“Pokir merupakan bagian dari upaya menghadirkan pemerataan pembangunan. Detail teknisnya akan dibahas dalam pertemuan lanjutan. Hari ini, kita fokus menyatukan visi dan misi agar semua kader memahami manfaat Pokir secara komprehensif,” ungkap Suryadi.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, Edi Wijanarko, menekankan pentingnya pemahaman kader partai tentang Pokir.
“Kader Golkar di tingkat kelurahan, kecamatan, dan organisasi sayap seperti AMPG, AMPI, SOKSi, HWK, KPPG, dan Al Hidayah, perlu memahami aturan tentang Pokir. Mereka juga harus mampu mensosialisasikan manfaatnya kepada masyarakat di lingkungan masing-masing,” tegas Edi, yang juga anggota Komisi B DPRD Kota Malang.
![]() |
Ketua Fraksi Golkar Suryadi bersama Sekjen DPD Partai Golkar Kota Malang, Rudi Nugroho, menggelar sosialisasi berkelanjutan tentang Pokir DPRD melalui Forum Grup Diskusi. |
Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Malang, H. Rudi Nugroho, S.Pd., mewakili Ketua DPD Sofyan Edi Jarwoko, menyatakan bahwa sosialisasi tentang Pokir akan terus dilakukan secara terbuka dan konsisten kepada seluruh kader.
“Pokir adalah usulan DPRD yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 178. Pokir harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Tahapannya mencakup pengajuan, validasi di berbagai tingkat, hingga keputusan final oleh TAPD,” jelas Rudi.
Rudi juga menambahkan, Pokir dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, dan pengembangan fasilitas umum. Dana Pokir yang bersumber dari APBD ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Malang.
Melalui forum diskusi ini, Fraksi Partai Golkar berharap seluruh kader dapat menyampaikan manfaat Pokir kepada masyarakat dan memperkuat sinergi demi terciptanya pembangunan yang merata.
Penulis: Doddy Rizky
Editor: Julio Kamaraderry
Sumber: -
© 2024 Malangdata.com