![]() |
Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso, Wali Kota Wahyu Hidayat, dan Ketua DPRD Amithya Ratnanggani menyimak penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap KUPA PPAS 2025 |
Malangdata.com – DPRD Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Jumat (18/7/2025), di Ruang Sidang Paripurna.
Dalam forum tersebut, enam fraksi DPRD Kota Malang menyoroti beberapa isu krusial, di antaranya pentingnya penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, serta dampak efisiensi terhadap produktivitas pelayanan publik. Ketersediaan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus perhatian para legislator.
Selain itu, beberapa fraksi juga mempertanyakan pengurangan dan penambahan anggaran di perangkat daerah tertentu, serta menyoroti pentingnya antisipasi dan penanganan bencana alam melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran.
Menanggapi pandangan umum fraksi, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa kebijakan penggunaan anggaran selama ini sudah mempertimbangkan kebutuhan riil di masing-masing dinas. Ia juga memastikan efisiensi yang dilakukan tidak akan mengurangi kualitas kinerja pemerintah.
![]() |
Juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kota Malang, Sri Mulyana, membacakan Pandangan Umum Fraksi Golkar terhadap Rancangan KUPA PPAS APBD Kota Malang Tahun 2025. |
“Kami menyesuaikan dengan kebutuhan di setiap OPD. Efisiensi sudah kami lakukan, namun tidak akan mengganggu produktivitas maupun capaian kinerja. Untuk bidang strategis seperti pendidikan dan kesehatan, kami pastikan tetap mendapatkan anggaran yang memadai,” ujar Wahyu Hidayat.
Ia juga menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran, baik penambahan maupun pengurangan, merupakan bagian dari upaya penguatan program prioritas daerah.
“Kami akan jawab semua catatan fraksi secara detail dalam rapat paripurna selanjutnya,” tegasnya.
Dengan berbagai masukan dari fraksi, Pemerintah Kota Malang diharapkan mampu mengelola APBD 2025 secara lebih akuntabel, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam layanan dasar dan pembangunan berkelanjutan.
Penulis: Doddy Rizky
Editor: Julio Kamaraderry
Sumber: -
© 2025 Malangdata.com