Banggar DPRD Kota Malang Soroti Pemenuhan mandatory spending Pembangunan infrastruktur Sebesar 40 persen.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.

Malangdata.com.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/11/2025).

Pada kesempatan ini, Juru Bicara Banggar DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyampaikan sejumlah poin penting hasil pembahasan. Salah satunya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula direncanakan sebesar Rp1.062.550.166.326,96 dan mengalami penambahan Rp400.000.000,00 sehingga menjadi Rp1.062.950.166.326,96.

Banggar DPRD juga menyoroti pemenuhan mandatory spending pembangunan infrastruktur sebesar 40 persen. Meski target tersebut belum terpenuhi, Banggar meminta Pemerintah Kota Malang untuk menghadirkan inovasi dalam penyelesaian persoalan kemacetan, banjir, serta peningkatan kualitas infrastruktur kota.

Dalam bidang pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Banggar menegaskan pentingnya memastikan alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta layanan publik lainnya dapat terakomodasi dalam APBD 2026 sebagai wujud kehadiran pemerintah bagi warga Kota Malang.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji didampingi Ketua DPRD Amithya Ratnanggani saat menyampaikan hasil pembahasan Ranperda APBD 2026.

Banggar DPRD turut menekankan keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh komponen UHC, terutama terkait cleansing data dan penetapan sasaran penerima manfaat agar program berjalan tepat sasaran.

Atas berbagai rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota Malang akan melakukan telaah dan menindaklanjutinya melalui perangkat daerah terkait agar seluruh masukan dapat diakomodasi secara optimal.

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, usai rapat paripurna menyampaikan bahwa sejumlah poin yang disampaikan Banggar menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Salah satunya mengenai optimalisasi sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan PAD.

Lebih lanjut, Wawali Ali menjelaskan bahwa Pemkot Malang juga akan memperhatikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang pada rapat paripurna berikutnya.

“Beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, perbaikan sarana prasarana, serta pemberdayaan masyarakat tetap akan menjadi prioritas kami,” pungkasnya.yas/dr/jul

Penulis: Doddy Rizky

Editor: Julio Kamaraderry

Sumber: -

© 2025 Malangdata.com

Facebook SDK

Ads1

Boxed Version

Ads2