 |
| Dirjen PDP Sugito (kiri) berbincang dengan Tim Pusat Studi Pembangunan Desa UB. Ist |
MALANG - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggandeng Universitas Brawijaya (UB) untuk optimasi pembangunan desa.
Untuk keperluan tersebut, Tim Pusat Studi Pembangunan Desa UB mengadakan pertemuan terbatas dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Dirjen PDP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).
Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan optimal dalam pembangunan desa. Acara ini berlangsung di sela-sela peresmian pembangunan sarana prasarana desa dan pengembangan objek wisata di enam desa di Kabupaten Ponorogo.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen PDP Sugito, menyatakan bahwa desa memiliki peran sentral dalam pembangunan Indonesia. Namun, desa masih menghadapi berbagai isu seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan akses layanan kesehatan dan pendidikan.
Berdasarkan data BPS 2024, sekitar 54,68% penduduk miskin di Indonesia tinggal di perdesaan.
Dia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam pembangunan desa. Aspek internal melibatkan lima direktorat teknis dan satu sesditjen yang bekerja sama menyelesaikan program unggulan desa. Aspek eksternal mencakup kerjasama dengan kementerian, lembaga, perguruan tinggi, dan NGO.
Tim Pusat Studi Pembangunan Desa Universitas Brawijaya, yang diwakili oleh Atiek Iriany, Sugiarto, dan Aris Subagiyo, menyampaikan komitmen mereka dalam pendampingan dan pemberdayaan desa melalui tri dharma perguruan tinggi. Mereka menegaskan bahwa program unggulan seperti “Desa Berdaya” di Provinsi Jawa Timur telah berhasil mengurangi jumlah desa tertinggal.
“Universitas Brawijaya telah berperan aktif dalam program ‘Desa Berdaya’ di Jawa Timur, yang berhasil menghilangkan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal di provinsi ini,” kata Atiek.
Pada 2024, Pusat Studi Pembangunan Desa Universitas Brawijaya dipercaya untuk menyusun “pedoman pemanfaatan ruang desa”. Pedoman ini bertujuan membantu desa mengenali potensinya dan mengembangkan program tematik sesuai karakteristik lokal. Pendekatan bottom-up ini melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan.
Sugiarto menjelaskan bahwa pedoman tersebut harus operasional dan mudah dipahami oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pedoman ini akan disesuaikan dengan tipologi desa yang beragam di Indonesia, termasuk desa pedalaman, pesisir, pinggiran kota, kepulauan, dan perbatasan negara.
Pusat Studi Pembangunan Desa Universitas Brawijaya juga berencana menambah lokasi pilot project penyusunan pemanfaatan ruang desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini akan memperkaya pedoman dan memperluas dampak positif pembangunan desa di luar Jawa.
Sebagai bagian dari komitmen mereka, Universitas Brawijaya siap menambah lokasi pilot project penyusunan pemanfaatan ruang desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kami ingin membantu memajukan desa-desa di luar Jawa, menambah ragam desa dalam pedoman pemanfaatan ruang desa dengan memanfaatkan jejaring kerjasama kami di kedua provinsi tersebut,” tutup Dr. Ir. Atiek Iriany, MS..
Dengan adanya sinergi antara Kemendesa PDTT dan Universitas Brawijaya, kata dia, diharapkan pembangunan desa di Indonesia akan semakin optimal dan berdampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Penulis : BAgus Suryo
Editor : Bagus Suryo
Sumber : Universitas Brawijaya
Copyright @malangdata.com
Editor : Bagus Suryo
Sumber : Universitas Brawijaya
Copyright @malangdata.com