![]() |
Rektor UIN Maliki Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA menyerahkan cendera mata kepada anggota DPD RI Lia Istifhama disaksikan Wakil Menteri HAM RI Mugiyanto |
Malangdata.com – Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Republik Indonesia untuk memperkuat literasi dan pemahaman HAM di kalangan mahasiswa. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang digelar di Home Theater Fakultas Humaniora UIN Maliki Malang, Kamis (12/6/2025).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, dan Rektor UIN Maliki Malang, Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. Acara ini juga dihadiri anggota DPD RI Lia Istifhama, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Jawa Timur Heri Wuryanto, para dosen, mahasiswa, serta sivitas akademika kampus.
“Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya nasional memperkuat pendidikan HAM. Setelah dilakukan di Jakarta dan Universitas Simalungun Siantar, kini UIN Maliki Malang menjadi kampus pertama di Kota Malang yang bergabung dalam inisiatif ini,” ungkap Mugiyanto.
Pemahaman HAM yang Benar Penting bagi Generasi Muda
Dalam kuliah umumnya, Wakil Menteri HAM menyoroti pentingnya pemahaman yang tepat terkait hak asasi manusia di kalangan generasi muda. Ia menekankan bahwa kebebasan berekspresi bukan berarti bebas menyebar hoaks atau ujaran kebencian, karena hal tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai HAM itu sendiri.
“Masih banyak mahasiswa yang keliru menafsirkan kebebasan berekspresi. Padahal, HAM tidak memberi ruang bagi penyebaran kebencian. Maka dari itu, pendidikan HAM di lingkungan kampus sangat penting,” ujarnya tegas.
Pemerintah Dorong Daya Kritis Mahasiswa
Mugiyanto menegaskan bahwa Kemenkumham berkomitmen untuk tidak membungkam suara mahasiswa, melainkan mendorong semangat kritis mereka agar kebijakan publik lebih pro-rakyat.
“Kami ingin mahasiswa tetap kritis, memberi masukan, bahkan melakukan kontrol sosial agar pelaksanaan HAM benar-benar menyentuh masyarakat secara luas,” tuturnya.
Audit HAM Kini Jadi Mandat Nasional
Dalam forum tersebut, ia juga memaparkan mandat baru Kementerian HAM dalam melakukan audit dan uji tuntas HAM terhadap berbagai kebijakan lembaga, kementerian, pemerintah daerah, hingga korporasi, sebagaimana tercantum dalam RPJPN.
“Ini hal baru dan sangat penting. HAM kini tidak hanya mencakup hak sipil dan politik, tapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara wajib memastikan semua aspek tersebut dipenuhi,” tambahnya.
Rektor UIN Maliki: Kampus Harus Aktif dalam Pemajuan HAM
Rektor UIN Maliki, Prof. Zainuddin, menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab untuk ikut memajukan nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka kebangsaan.
“Kami ingin UIN Maliki Malang unggul tidak hanya di bidang keilmuan Islam, tetapi juga menjadi motor pemajuan HAM di Indonesia melalui riset, pelatihan, dan edukasi publik,” pungkasnya.
Kata kunci SEO: UIN Maliki, Kemenham, MoU HAM, mahasiswa UIN Malang, literasi HAM, audit HAM, Mugiyanto, kampus peduli HAM, kuliah umum HAM, kerjasama kampus dan kementerian.
Penulis: Doddy Rizky
Editor: Julio Kamaraderry
Sumber: -
© 2025 Malangdata.com