 |
| Ketua fraksi Nasdem -PSI Dito Arief Nurakhmadi kritisi Membangun |
MALANGDATA.COM — Secara administrasi kegiatan pemerintahan mungkin berjalan, tetapi menurut Ketua Fraksi NasDem-PSI, output dan outcome-nya belum berdampak optimal terhadap penyelesaian persoalan masyarakat.
Mulai dari masalah banjir, kemacetan, penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), lingkungan, hingga persoalan sosial dinilai belum sepenuhnya teratasi. APBD disebut belum sepenuhnya menjadi problem solver, paparnya pada Senin (27/7/2026).
Indikator Lemahnya Perencanaan
Lebih lanjut, Dito Arief Nurakhmadi, politikus NasDem-PSI, menunjuk salah satu indikator yang menunjukkan lemahnya efektivitas perencanaan adalah besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Malang yang mencapai 11,9 persen. Angka tersebut disebut menjadi yang tertinggi dibandingkan sejumlah kota besar lain, seperti Surabaya, Semarang, Surakarta, dan Bandung.
"Kami juga menyoroti dominasi belanja operasional dalam APBD. Anggaran lebih banyak terserap untuk belanja pegawai dan operasional birokrasi dibandingkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat," tegasnya.
 |
| Arif Wahyudi dari FPKB juga walk out kritisi Silpa APBD 2025 |
Ia juga mengkritisi rendahnya serapan anggaran pada sektor penciptaan lapangan kerja, pelatihan tenaga kerja, hingga penegakan peraturan daerah. Padahal, berbagai persoalan seperti pengangguran, bangunan liar, parkir, dan perizinan masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Malang.
"Ini menjadi anomali. Serapan anggarannya rendah, tetapi persoalan di lapangan masih banyak terjadi," bebernya.
Soroti Jabatan Kosong dan SiLPA Belanja Pegawai
Dito turut menyinggung banyaknya jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang belum segera diisi. Menurutnya, kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap besarnya SiLPA belanja pegawai yang mencapai lebih dari Rp100 miliar.
"Di saat masyarakat membutuhkan solusi, justru ada SiLPA belanja pegawai lebih dari Rp100 miliar karena banyak jabatan kosong yang belum terisi. Ini juga menjadi catatan penting bagi kami," jelasnya.
 |
| Ketua DPRD Amithya dampingi Wawali Ali Muthohirin beri penjelasan ke awak media usai paripurna |
Meski mengakui partainya merupakan bagian dari gabungan partai pengusung pada Pilkada 2024, Dito menegaskan bahwa sikap kritis fraksinya merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Ia juga berharap komunikasi informal antara pihak eksekutif dan DPRD dapat lebih ditingkatkan ke depannya.
"Justru kami ingin tetap objektif. Ketika ada tata kelola, komunikasi, maupun implementasi kebijakan yang belum ideal, maka fungsi check and balance harus tetap berjalan," tegasnya.
Sikap Tegas Fraksi PKS: Ruang Evaluasi Pelayanan Publik
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Asmualik, mengatakan bahwa keputusan abstain yang diambil fraksinya didasari oleh masih banyaknya persoalan yang dinilai perlu segera dibenahi oleh Pemkot Malang. Ia menegaskan, langkah tersebut semata-mata merupakan upaya agar usulan dan rekomendasi DPRD benar-benar ditindaklanjuti secara serius.
"Abstain ini untuk menegaskan kepada pemerintah agar memperhatikan semua catatan kami. Dengan sikap abstain ini, bobotnya lebih menegaskan karena ada beberapa kelemahan yang sudah kami sampaikan," jelasnya.
Asmualik menilai, komunikasi yang lebih intensif antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai persoalan daerah. Ia mencontohkan besarnya SiLPA serta belum dilaksanakannya rotasi dan pengisian pada sejumlah jabatan kosong di lingkungan ASN.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.
"Nah, ini kan melemahkan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. Kami prihatin karena ini sudah tahun kedua, tetapi perubahan jabatan ASN juga belum dilakukan, padahal sebelumnya sudah kami ingatkan berkali-kali," tandasnya.
Penandatanganan BAR Tetap Berjalan
Sebagai informasi, lima fraksi menyatakan sikap abstain dalam sidang tersebut, di antaranya adalah NasDem-PSI, Golkar, PKB, dan PKS. Meski diwarnai sikap abstain dari lima fraksi, penandatanganan Berita Acara (BAR) Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tetap dilaksanakan.
Riz/jul
Penulis: Doddy Rizky
Editor: Julio Kamaraderry
Sumber: -
© 2026 Malangdata.com